Pembaruan Hukum Melalui Pembentukan Koperasi Perikanan Tambak dalam Mewujudkan SDGS 2030 - Cahyono, Seto; Widjangkoro, Hanung (Prosiding Seminar Nasional Kusuma, 2025)
Latar belakang: Pembentukan koperasi perikanan tambak merupakan instrumen strategis yang sangat penting dalam rangka mewujudkan SDGs 2030, khususnya dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai  pembaruan hukum pembentukan koperasi perikanan tambak dalam mewujudkan SDGS 2030 merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan mengenai koperasi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil: Koperasi perikanan tambak diharapkan bertindak sebagai wadah yang memperkuat kapasitas anggotanya dalam mengakses sumber daya, teknologi, modal usaha, dan pasar secara adil dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan tambak. Kesimpulan: Upaya pembaruan hukum pembentukan koperasi yang melibatkan peran aktif pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan affirmative action menjadi sangat krusial untuk memastikan keterlibatan yang adil dan keberlanjutan pengembangan koperasi ini. Masyarakat perikanan tambak juga harus memperkuat struktur organisasi, pembuatan AD dan ART yang transparan dan akuntabel, serta memahami regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.